Masa Berlaku Paspor 10 Tahun di Indonesia: Risiko dan Upaya Mitigasi bagi Direktorat Jenderal Imigrasi

Perkembangan migrasi global yang bergerak dinamis, menyebabkan sejumlah negara menerapkan kebijakan masa berlaku paspor lebih lama tak terkecuali Pemerintah Indonesia yang pada bulan September tahun 2020 menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2020 di mana salah satu ketentuannya dalam Pasal 51 ayat (1) merubah masa berlaku paspor biasa menjadi paling lama 10 tahun. Meskipun demikian masa berlaku yang lebih lama tidak serta merta memberikan kepuasan pelayanan publik bagi masyarakat namun ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi Ditjen Imigrasi terhadap aturan tersebut dalam penerapannya. Oleh karenanya tulisan ini hendak mendeskripsikan pertama, identifikasi risiko terhadap kebijakan masa berlaku paspor paling lama 10 tahun; dan kedua, menawarkan upaya mitigasi (pengendalian) risiko terhadap kebijakan masa berlaku paspor paling lama 10 tahun yang dapat dituangkan dalam aturan turunan yang lebih teknis. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kebijakan dengan sifat deskriptif-analitis yang menggunakan metode wawancara melalui Focused Group Discussion (FGD) kepada para pemangku kepentingan terkait serta didukung oleh studi kepustakaan. Adapun lokus yang dituju meliputi 9 (sembilan) provinsi yaitu Sumatera Utara, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur, dan. Tulisan ini dapat menarik minat pembaca karena menunjukkan 7 (tujuh) risiko dengan beragam profil risiko (rendah hingga sangat tinggi) yang perlu menjadi perhatian pembuat kebijakan dalam hal ini Ditjen Imigrasi jika akan menerapkan masa berlaku paspor biasa paling lama 10 tahun. Beberapa langkah mitigasi yang dituangkan secara analitis dan rekomendasi dalam tulisan ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengantisipasi risiko yang tergambar sehingga kebijakan yang dimaksud dapat berjalan efektif dan efisien bagi masyarakat sebagai penerima layanan publik.